Artikel
PerMen BUMN Nomor: Per-5/MBU/09/2022 tentang Manajemen Risiko pada BUMN
Relevansi dan Irisannya dengan SNI ISO 31000:2018 *) dan SNI ISO 8848:2019 **) Jakarta, 17 Oktober 2022 Penulis: Fitri Sawitri, Tri Wahyono – WAY Academy Antonius Alijoyo – CRMS Indonesia Pada awal September 2022, Kementerian BUMN menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per- 5/MBU/09/2022 tentang Manajemen Risiko pada BUMN. Karena kebijakan [...]
PENGEMBANGAN SDM SPI DALAM MEMBANGUN KAPASITAS SERTA BUDAYA SADAR DAN TANGGUH RISIKO
Oleh: Fitri Sawitri – The WAY Academy Tulisan dibuat berdasarkan intisari percakapan antara praktisi manajemen risiko sektor publik – Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Bapak Sunrizal dengan Ketua Dewan Pengawas IRMAPA, Bapak Antonius Alijoyo di sela kegitatan ‘Risk Awareness and The Importance of GRC” yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN pada tanggal [...]
Membedah Kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Peluang dan Tantangan Integrasi Manajemen Risiko
Belajar tentang Penerapan Manajemen Risiko di Pemerintahan Provinsi seri #1 – Membedah dan Analisis Studi Kasus Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022. Oleh: Fitri Sawitri, Tri Wahyono – The WAY Academy Penerapan manajemen risiko sektor publik sudah dimulai oleh beberapa Pemprov (Pemerintah Provinsi) di Indonesia, dan [...]
URGENSI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI SEKTOR PUBLIK
URGENSI DAN STRATEGI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI SEKTOR PUBLIK D.S. Priyarsono Guru Besar, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Ketua, Tim Manajemen Risiko, Institut Pertanian Bogor Anggota, Komite Teknis Standardisasi Manajemen Risiko, Badan Standardisasi Nasional Chairman, Academic Advisory [...]
SIGNIFIKANSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA SEKTOR PUBLIK
SIGNIFIKANSI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA SEKTOR PUBLIK Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Nawacita didapatkan bahwa pemahaman risiko di sektor publik relatif masih minim dan rancu. Manajemen risiko di sektor publik masih harus diinstitusionalkan, sehingga manajemen risiko ini dapat menjadi sebuah panduan [...]
KONTRIBUSI UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK
KONTRIBUSI UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK Secara Internasional telah diakui bahwa dalam konteks Sistem Mutu Nasional pasti akan diikuti dengan infrastruktur kualitas nasional (yang pusatnya direpresentasikan oleh BSN). Disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 20 [...]
