Jakarta, [30 September 2026] — Penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk Management, and Compliance/GRC) menjadi semakin penting bagi lembaga sektor publik dalam menghadapi kompleksitas regulasi, dinamika kebijakan, tuntutan akuntabilitas publik, serta kebutuhan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan secara andal.
Melihat pentingnya penguatan tersebut, WAY Academy dan MRPN Center berkolaborasi dengan Asosiasi GRK Indonesia (AGRKI) menyelenggarakan webinar bertema “Penguatan Praktik GRC pada Lembaga Sektor Publik” pada Rabu, 30 September 2026, secara daring melalui Zoom Cloud Meeting. Kegiatan ini menjadi forum dialog strategis untuk membahas tantangan, kerangka solusi, serta prasyarat keberhasilan penerapan GRC di lingkungan sektor publik.
Dalam konteks sektor publik, GRC tidak hanya dipahami sebagai penerapan Governance, Risk Management, dan Compliance secara terpisah. Berdasarkan kerangka yang diangkat dalam webinar, GRC merupakan model bisnis yang menyelaraskan governans, manajemen, dan asurans untuk memastikan tiga keandalan utama organisasi, yaitu keandalan dalam mencapai sasaran dan target kinerja, menangani ketidakpastian atau risiko, serta bertindak dengan integritas melalui kepatuhan.
Pendekatan tersebut menjadi relevan di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi lembaga sektor publik. Beberapa di antaranya mencakup silo kelembagaan dan ego sektoral, belum optimalnya fungsi asurans dalam mendeteksi risiko sejak dini, penguatan integritas yang masih menghadapi berbagai tantangan, orientasi reformasi birokrasi yang pada sebagian instansi masih bersifat administratif, serta transformasi digital pemerintahan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen asurans dan deteksi risiko. Selain itu, keterbatasan dan ketidakmerataan kapabilitas SDM pengelola risiko dan asurans juga menjadi tantangan dalam penerapan GRC dari tingkat pusat hingga daerah.
Di sisi lain, terdapat momentum kebijakan yang dapat mendukung penguatan praktik GRC di sektor publik, antara lain Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045, Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029, transisi orientasi sistem akuntabilitas kinerja menuju hasil, penguatan SPIP Terintegrasi dan kapabilitas APIP, serta akselerasi transformasi digital menuju Pemerintah Digital. Momentum tersebut sekaligus membuka ruang untuk memperkuat kolaborasi lintas kelembagaan dan mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi dan berbasis risiko.
Ketua Dewan Pengawas AGRKI, Antonius Alijoyo, hadir sebagai Keynote Speaker dengan topik “GRC sebagai Model Bisnis Penyelarasan Governans, Manajemen, dan Asurans dalam Penguatan Tata Kelola Lembaga Sektor Publik.” Paparan tersebut akan memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana GRC dapat menjadi fondasi dalam membantu lembaga sektor publik mencapai sasaran pembangunan secara andal, menangani ketidakpastian secara sistematis, serta menjalankan organisasi dengan integritas.
Sementara itu, pembahasan mengenai kerangka solusi GRC terhadap berbagai pain points di lembaga sektor publik akan disampaikan oleh Hery Subowo, Staff Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI. Diskusi akan mencakup antara lain harmonisasi kewenangan lintas kelembagaan, penguatan pengawasan berbasis risiko sejak awal siklus kebijakan dan program, penguatan three lines model, peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas SPIP, serta pemanfaatan digitalisasi sebagai instrumen asurans dan deteksi risiko.
Selanjutnya, Agust Yulian, Inspektur IV sekaligus Chief Audit Executive Kementerian ATR/BPN, akan membahas risiko, peluang, dan persyaratan kepatuhan sebagai prasyarat keberhasilan eksekusi solusi GRC. Perspektif tersebut akan mengangkat berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi GRC, termasuk resistensi perubahan budaya birokrasi, kapasitas SDM, fragmentasi regulasi, tekanan efisiensi anggaran, serta pentingnya komitmen pimpinan, integrasi kebijakan reformasi birokrasi dengan GRC, penguatan manajemen risiko dan pengendalian kecurangan, serta kolaborasi data lintas kelembagaan.
Webinar ini ditujukan bagi pejabat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, APIP, BPKP, pejabat BUMN/BUMD, pengelola program dan kinerja instansi pemerintah, serta akademisi dan praktisi GRC. Melalui forum ini, penyelenggara berharap dapat membangun pemahaman bersama mengenai GRC sebagai pendekatan yang mengintegrasikan governans, manajemen, dan asurans, sekaligus mendorong kolaborasi lintas kelembagaan dalam membangun tata kelola sektor publik yang berintegritas dan berbasis risiko.
Sekretaris Jenderal AGRKI, Viktor Riwu Kaho, bertindak sebagai moderator yang akan memandu rangkaian diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.00–11.30 WIB secara daring.
Melalui kolaborasi WAY Academy, MRPN Center, dan Asosiasi GRK Indonesia, forum ini diharapkan tidak berhenti pada pertukaran perspektif, tetapi juga dapat mendorong lahirnya pemahaman dan rekomendasi praktis yang relevan bagi pimpinan instansi, APIP, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat praktik GRC di sektor publik.
